TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA LPM PERIODE 2017-2022 KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA LPM

PERIODE 2017-2022

KELURAHAN LAYANG KECAMATAN BONTOALA

KOTA MAKASSAR

Sehubungan telah berakhirnya kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar periode 2017-2022, maka dilaksanakan Pemilihan Ketua LPM yang baru untuk periode Lima tahun ke depan yang tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Kota Makassar.

PASAL 1

Ketentuan Umum

1.       Pemilihan Ketua LPM dilakukan secara Demokrasi, Jujur, Adil

2.       Pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala Kelurahan Layang

3.       Ketua LPM dipilih melalui mekanisme pemungutan suara

PASAL 2

Panitia Pemilihan Ketua LPM

1.       Penyelenggara pemilihan Ketua LPM dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang bersifat  transparansi  ad hoc dan Independent.

2.       Panitia Pemilihan diangkat oleh Kepala Kelurahan melalui Forum Musyawarah

3.       Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan Layang

4.       Panitia Pemilihan terdiri dari satu orang Ketua merangkap Anggota, satu orang Sekretaris merangkap Anggota dan Tiga orang Anggota

5.       Steering Comitte terdiri dari satu orang ketua, Satu orang Sekretaris, dan tiga orang anggota

PASAL 3

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Ketua LPM

1.       Membuat tata tertib pemilihan ketua LPM.

2.       Membuat kriteria persyaratan bagi bakal calon.

3.       Menerima pendaftaran calon Ketua LPM.

4.       Menghimpun dan meneliti berkas dan usulan pencalonan.

5.       Melakukan verifikasi keabsahan persyaratan calon.

6.       Menetapkan calon ketua LPM7.

7.       Menetapkan pemilih dan calon pemilih

8.       Menyiapkan kelengkapan teknis administrasi pemilihan.

9.       Melaksanakan proses pemilihan dan perhitungan suara.

10.    Menjaga keamanan kertas suara.

11.   Memimpin sidang musyawarah pemilihan ketua LPM

12.   Membuat berita acara pemilihan ketua LPM

13.   Melaporkan hasil-hasil pemilihan kepada Kepala Kelurahan Layang

PASAL 4

Syarat Administrasi Calon Ketua LPM

1.       Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku.

2.       Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

3.       Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

4.       Tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan

5.       Sehat jasmani dan rohani.

6.       Mempunyai kemauan, kemampuan dan peduli terhadap pemberdayaan masyarakat.

7.       Khusus Ketua LPM tidak boleh rangkap jabatan sebagai:

a.       Ketua RW/RT

b.      Koordinator BKM

c.       Ketua Karang Taruna

d.      Imam Kelurahan

e.      Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan

8.       Ketua LPM Kelurahan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya

9.       Bakal calon Ketua LPM Kelurahan tidak diperbolehkan menjadi panitia pemilihan

10.   Bilamana hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon ketua LPM Kelurahan yang memenuhi syarat maka calon tersebut ditetapkan secara aklamasi terpilih menjadi ketua LPM Kelurahan Layang periode 2017-2022

11.   Bilaman pada saat pemilihan Ketua LPM Kelurahan Layang terdapat suara yang sama maka akan diulang pemilihan putaran kedua dan apabila masih sama maka akan diadakan fit and proper tert/tes wawancara oleh Camat dan Bagian Pemberdayaan Masyarakat

12.   Masa periode pengurus LPM Kelurahan 5 (lima) tahun

PASAL 5

Hak Memilih

 Yang berhak memilih Ketua LPM adalah :

1.       Lurah

3.       Ketua RW yang hasil pemilihan

4.       Ketua RT yang hasil pemilihan  

PASAL 6

Tata Cara Pemilihan Ketua LPM

1.       Memilih ketua LPM Kelurahan Layang yang telah terdaftar.

2.        Sebelum dilakukan Pemilihan Calon Ketua LPM, Calon mengemukakan Visi dan Misinya kepada peserta yang hadir.

3.       Pemilihan Calon Ketua LPM melalui pemungutan suara secara langsung.

4.       Calon Ketua memiliki satu hak suara.

5.       Peserta mempunyai hak suara dan Peninjau tidak mempunyai hak suara.

6.       Bila terdapat hanya ada satu calon ketua saja, maka calon tersebut secara aklamasi menjadi ketua terpilih

 

PASAL 7

Sanksi

1.       Dalam pemilihan ketua LPM ini tidak ada politik uang (Money Politic).

2.        Bilamana terbukti melalui Tanda Terima dan keterangan orang yang melihat secara langsung minimal 3 (Tiga) orang terjadi politik uang oleh calon Ketua LPM dan atau tim pendukung calon, maka akan di diskualifikasi dari pencalonan.

3.       Bila calon yang terpilih terbukti melakukan politik uang, maka akan dianulir hasilnya dan secara otomatis suara terbanyak kedua akan menjadi yang pertama, serta ditetapkan menjadi Ketua LPM.

PASAL 8

Penghitungan Suara

1.       Penghitungan suara dilakukan pada pukul 22.00 WITA/Setelah Pemungutan suara

2.       Suara sah adalah kertas suara yang Bertuliskan Nama Calon Ketua LPM

3.       Suara tidak sah adalah Kertas suara yang mencantumkan dua nama calon Ketua LPM, Kertas suara tidak terdapat stempel dan paraf Panitia

4.       Penghitungan suara disaksikan oleh para saksi calon.

PASAL 9

Penetapan Hasil Pemilihan Ketua LPM

1.       Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.

2.       Apabila terjadi draw (Suara yang sama banyaknya) maka akan dilaksanakan pemilihan ulang, dan diikuti oleh calon dalam kurun waktu yang akan ditentukan secara tekhnis oleh panitia.

PASAL 10

Pembiayaan

Seluruh biaya pelaksanaan pemilihan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berasal dari swadana.

PASAL 11

Penutup

1.       Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2.       Hal – hal yang belum diatur dalam tata Tertib ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada.

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 11 April 2017

Ketua Panitia Pemilihan LPM

Periode 2017/2022

SADDAM MUSMA, S.STP